Kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi

• Dari sudut pandang ekonomi mikro

1. Kebijakan Harga Terendah (Floor Price), Menetapkan harga pada harga tertentu yang lebih tinggi dibanding harga pasar
2. Kebijakan Harga Tertinggi (Ceiling Price), Menetapkan harga pada harga tertentu yang lebih rendah dibanding harga pasar

• Dari sudut pandang ekonomi makro

1. Kebijakan Fiskal, Kebijakan ekonomi yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran pemerintah
2. Kebijakan Moneter, Kebijakan yang dilaksanakan oleh otoritas moneter, yakni bank sentral (bank Indonesia)
3. Kebijakan Perdagangan Internasional, Dapat dilakukan dengan berbagai instrument; yaitu kebijakan tarif dan non tarif

Read more...

Mengapa harus ada campur tangan pemerintah dalam sistem ekonomi campuran?

Adanya campur tangan dari pemerintah dalam negara yang menganut sistem ekonomi campuran bertujuan untuk menghindari akibat-akibat yang kurang menguntungkan dari sistem liberal, antara lain terjadinya monopoli dari golongan-golongan masyarakat tertentu terhadap sumber daya ekonomi. Apabila kita cermati sebagian besar negara di dunia tidak ada lagi yang menggunakan salah satu sistem ekonomi. Mereka kebanyakan mengombinasikan dari sistem-sistem yang ada sesuai dengan situasi dan tradisi negara yang bersangkutan. Misalnya saja Amerika Serikat yang sangat terkenal dengan sistem ekonomi liberalnya.

 

Meskipun sistem ekonomi yang mereka tetapkan berpaham liberal, namun pada kenyataannya masih ada campur tangan pemerintah, misalnya dalam hal pembuatan undang-undang antimonopoli. Untuk mengetahui lebih jelasnya mengenai sistem ekonomi campuran, berikut ini ciri-ciri dari sistem ekonami campuran.

1) Sumber-sumber daya yang vital dikuasai oleh pemerintah.
2) Pemerintah menyusun peraturan, perencanaan, dan menetapkan kebijaksanaan-kebijaksanaan di bidang ekonomi.
3) Swasta diberi kebebasan di bidang-bidang ekonomi dalam batas kebijaksanaan ekonomi yang ditetapkan pemerintah.
4) Hak milik swasta atas alat produksi diakui, asalkan penggunaannya tidak merugikan kepentingan umum.
5) Pemerintah bertanggung jawab atas jaminan sosial dan pemerataan pendapatan.
6) Jenis dan jumlah barang diproduksi ditentukan oleh mekanisme pasar.

 
Dengan demikian, dalam sistem perekonomian campuran ada bidang-bidang yang ditangani swasta dan ada bidang-bidang yang ditangani pemerintah. Sama halnya dengan sistem ekonomi lainnya, sistem ekonomi campuran juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Akan tetapi, kelebihan dan kekurangannya tergantung kepada setiap negara dalam mengatur sistem ekonominya tersebut.

Read more...

KEBIJAKAN PEMERINTAH

DI BIDANG EKONOMI

A. Ilmu Ekonomi

Istilah ekonomi berasal dari bahasa Yunani oikonomia, yaitu gabungan kata oikos-nomos. Oikos berarti rumah tangga, sedangkan nomos berarti aturan. Oikonomia mengandung arti aturan yang berlaku untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam suatu rumah tangga.

Alasan-alasan dari belajar ekonomi membantu dalam hal-hal berikut.

1. Memperbaiki Cara Berpikir

Teknik berpikir dan metode-metode pemecahan masalah yang digunakan manusia secara rasional bisa meningkatkan kemampuan berpikir dan mempermudah dalam mengambil keputusan terutama dalam bidang ekonomi.

2. Memahami Perilaku Masyarakat

Dalam berinteraksi dengan individu lainnya di setiap kesempatan menghasilkan pertukaran, baik barang, jasa maupun informasi. Dari interaksi inilah kamu memahami perilaku masyarakat.

3. Memahami Masalah Global

Interaksi ekonomi suatu Negara banyak pula diwujudkan dalam perdagangan internasional dan kerja sama ekonomi internasional. Tidak heran, Negara Indonesia banyak menerima bantuan dari luar negeri, terutama saat krisis.

4. Bersikap Lebih Demokratis

Sikap demokratis diwujudkan dengan menghargai pendapat, pendirian, sikap politik, dan pilihan orang lain. Pada dasarnya setiap individu ingin mewujudkan kepentingan pribadinya yang rasional dan hal ini haruslah dihargai. 

B. Ekonomi Mikro dan Ekonomi Makro

Ekonomi terapan menerangkan fakta-fakta ekonomi yang dikumpulkan dalam teori ekonomi, baik ekonomi mikro maupun ekonomi makro.

1. Ekonomi Teori

Ekonomi teori adalah ilmu ekonomi yang bertugas menghubungkan peristiwa yang satu dengan peristiwa yang lainnya, diselidiki, dianalisa, kemudian dirumuskan ke dalam satu kesimpulan yang berbentuk hukum ekonomi.

Dalam mengemukakan suatu teori haruslah memakai pendekatan ilmiah, yaitu dengan menggunakan metode ilmiah.

Metode ilmiah tersebut adalah sebagai berikut.

a. Identifikasi pertanyaan dan penetapan variable yang relevan.

b. Asumsi, antara lain ceteris paribus.

c. Menentukan fomulasi hipotesa sebagai teori sementara mengenai hubungan variable yang telah ditentukan.

d. Uji Hipotesa, harus memfokuskan pada variable yang diteliti dan pada saat yang sama memperhatikan factor lain yang diasumsikan konstan.

Metode analisis pengambilan keputusan dalam kasus ekonomi sebagai berikut.

a. Metode deduktif, yaitu metode pengambilan keputusan untuk hal-hal yang khusus berdasarkan kesimpulan yang bersifat umum.

b. Metode induktif, yaitu metode pengambilan keputusan untuk hal-hal yang umum berdasarkan kesimpulan yang bersifat khusus.

2. Membandingkan Ekonomi Mikro dan Makro

Dilhat dari metode analisis, ekonomi mikro biasanya menganggap produksi total dan tingkat harga umum dalam perekonomian merupakan suatu yang tetap.

Dari segi kegunaannya, ekonomi mikro bermanfaat untuk pemilihan factor-faktor penting yang relevan dalam persoalan ekonomi tertentu dan sebagai dasar untuk peramalan bisnis bagi para manajer dalam pengambilan keputusan, sedangkan ekonomi makro membahas isu-isu penting yang selalu dihadapi suatu perekonomian.

Ekonomi makro tidak hanya menerangkan factor-faktor yang menentukan tingkat kegiatan ekonomi Negara dan keadaan-keadaan yang menciptakan berbagai masalah, serta langkah-langkah yang dapat digunakan pemerintah untuk mengatasi masalah tersebut.

C. Masalah Utama Perekonomian

1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai perkembangan kegiatan perekonomian yang menyebabkan bertambahnya jumlah barang dan jasa yang diproduksi masyarakat.

Perkembangan teknologi juga mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi. Teknologi produksi yang makin maju menyebabkan jumlah produksi bertambah dengan sangat baik.

Salah satu faktor penting penentu pertumbuhan ekonomi adlaah pendapatan nasional. Bila pendapat nasional terus-menerus meningkat dengan tajam bisa diharapkan pertumbuhan ekonomi juga meningkat.

2. Ketidakstabilan Perkembangan Ekonomi

Perekonomian selalu mengalami kondisi naik turun dari satu period eke periode lainnya. Hal ini bisa diakibatkan oleh kondisi perusahaan-perusahaan yang berada dalam perekonomian tersebut.

Bila suatu Negara menerapkan sistem ekonomi liberal yang sepenuhnya diatur oleh mekanisme pasar, perkembangan ekonomi di Negara tersebut cenderung labil. Para ahli ekonomi percaya bahwa dalam suatu perekonomian yang sepenuhnya diatur oleh mekanisme pasar/liberal perkembangan ekonomi memang labil.

3. Pengangguran

Factor utama penyebab pengangguran adalah kekurangan pengeluaran agregat. Dalam suatu perekonomian, pada umumnya pengeluaran agregat yang terjadi lebih rendah daripada pengeluaran agregat yang diperlukan untuk mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja penuh (full employment). Hal ini menyebabkan terjadinya pengangguran. Selain itu, pengangguran bisa juga disebabkan oleh karena pekerja mencari pekerjaan yang lebih baik, penggunaan peralatan yang lebih modern.

Pengangguran berdampak buruk terhadap perekonomian dan sosial individu yang mengalaminya. Seorang yang menganggur tidak memiliki pendapat sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhannya dan kebutuhan keluarganya. Hal ini bisa menjadi tekanan bagi pelakunya dan bisa menimbulkan masalah sosial seperti kejahatan danp encurian, bahkan pembunuhan.

4. Inflasi

Inflasi adalah suatu proses kenaikan harga-harga yang berlaku dalam suatu perekonomian. Factor-faktor yang menyebabkan terjadinya inflasi adalah sebagai berikut :

a. Tingkat pengeluaran agregat yang melebihi kemampuan perusahaan untuk menghasilkan barang dan jasa

b. Tuntutan kenaikan upah dari pekerja.

c. Kenaikan harga barang impor

d. Penambahan penawaran uang dengan cara mencetak uang baru

e. Kekacauan politik dan ekonomi seperti yang pernah terjadi di Indonesia tahun 1998. akibatnya angka inflasi mencapai 70%.

5. Ketidakseimbangan Neraca Perdagangan dan Pembayaran

Neraca pembayaran adalah suatu ringkasan transaksi yang menunjukkan aliran pembayaran dari Negara-negara lain ke dalam negeri dan dari dalam negeri ke Negara-negara lain dalam satu tahun tertentu.

D. Mengatasi Masalah Perekonomian

1. Agenda Aman dan Damai

Pelaksanaan Agenda Aman dan Damai sejak tahun 2006 telah dicapai kemajuan yang lebih baik. Hal ini tercermin dari kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat yang secara umum makin kondusif.

2. Agenda Adil dan Demokratis

3. Agenda Kesejahteraan Rakyat

Membaiknya pertumbuhan sektor pertanian secara luas didukung oleh terjaganya ketersediaan pangan nasional. Susektor peternakan sudah nampak pulih setelah adanya berbagai penyakit hewan yang masih perlu diwaspadai.

Kondisi perekonomian yang membaik juga tidak dapat dilepaskan dari peran infrastruktur turut mendukung kondisi perekonomian. Kegiatan pembangunan, rehabilitasi, pemeliharaan serta subsidi operasi telah berhasil meningkatkan aksesibilitas, kapasitas, kualitas, dan jangkauan pelayaran berbagai infrastruktur mampu memberikan dukungan kepada berbagai sector perekonomian seperti pertanian, industri pengolahan, perdagangan, dan pembangunan daerah. Berbagai program seperti ini diharapkan dapat menjaga momentum pertumbuhan ekonomi yang ada. Untuk itu perlu dilanjutkan secara konsisten dan berkesinambungan.

E. Arah Kebijakan dan Sasaran Ekonomi Makro

Pertumbuhan ekonomi didorong terutama dengan meningkatkan investasi dan ekspor serta mendorong indstri pengolahan. Peningkatan investasi dan ekspor didorong dengan meningkatkan daya tarik inestasi baik di dalam maupun di luar negeri; mengurangi hambatan prosedur perizinan, administrasi perpajakan dan kepabeanan; meningkatkan kepastian hukum termasuk terhadap peraturan-peraturan daerah yang menghambat serta meningkatkan diversifikasi pasar ekspor dan mendorong komoditi nonmigas yang bernilai tambah tinggi.

1. Pertumbuhan Ekonomi dan Kebutuhan Investasi

Pertumbuhan ekonomi didorong dengan meningkatkan investasi, menjaga ekspor nonmigas, serta memberi stimulus fiscal dalam batas kemampuan keuangan Negara untuk menggerakkan semua sector produksi, terutama industri dan pertanian.

2. Stabilitas Ekonomi

Stabilitas ekonomi, tercermin dari kondisi neraca pembayaran, moneter, dan keuangan Negara.

3. Pengangguran dan Kemiskinan

Dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, stabilitas ekonomi yang terjaga, serta berbagai kegiatan pembangunan yang diarahkan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dan pengangguran, jumlah penduduk miskin dan pengangguran terbuka menurun.

PENDAPATAN NASIONAL

DAN INFLASI

A. Pendapatan Nasional

Pendapatan nasional negaranya, yaitu sebesar 40 juta pound (tahun 1665). Menurutnya pendapatan nasional merupakan penjumlahan biaya hidup (konsumsi) selama setahun.

Produk Nasional Bruto (Gross National Product, GNP) yaitu seluruh jumlah barang dan jasa yang dihasilkan tiap tahun oleh Negara yang bersangkutan diukur menurut harga pasar. Pengertian pendapatan nasional adalah ukuran dari nilai total barang dan jasa yang dihasilkan suatu Negara dalam kurun waktu tertentu yang biasanya satu tahun yang dinyatakan dalam satu uang.

Konsep pendapatan nasional secara berturut-turut.

1. Produk Domestik Bruto (Gross Domestic Product)

Produk domestic bruto merupakan jumlah produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu Negara (domestik) selama 1 (satu) tahun. Termasuk juga hasil produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan/orang asing yang beroperasi di wilayah Negara yang bersangkutan seperti barang modal yang belum diperhitungkan penyusutannya.

2. Produk Nasional Bruto (Gross National Product)

Produk Nasional Bruto ata PNB meliputi nilai produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu Negara (nasional) selama 1 tahun. Dalam pengertian GNP ini, termasuk hasil produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga Negara yang berada di luar negeri, tetapi tidak termasuk hasil produksi perusahaan asing yang beroperasi di wilayah Negara tersebut.

3. Produk Nasional Neto (Net National Product)

Produk Nasional Neto (NNP) adalah GNP dikurangi depresiasi atau penyusutan yang disebut juga replacement dari barang modal.

4. Pendapatan Nasional Neto (Net National Income)

Pendapatan Nasional Neto (NNI) adalah pendapatan yang dihitung menurut jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Besarnya NNI dapat diperoleh dari NNP dikurangi pajak tidak langsung.

5. Pendapatan Perseorangan (Personal Income)

Pendapatan perseorangan adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang dalam masyarakat termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa memberikan suatu kegiatan apapun. Penerimaan-penerimaan yang bukan merupakan balas jasa proses produksi tahun ini, melainkan diambil dari sebagian pendapatan nasional tahun yang lalu. Untuk mendapatkan jumlah pendapatan perseorangan terlebih dahulu NNI harus dikurangi dengan :

a. Pajak laba perusahaan, yaitu pajak yang dibayar oleh setiap badan kepada pemerintah,

b. Laba yang tidak dibagi, yaitu sejumlah laba yang tetap ditahan di dalam perusahaan untuk beberapa tujuan tertentu misalnya keperluan perluasan perusahaan, dan

c. Iuran pension, yaitu iuran yang dikumpulkan oleh setiap tenaga kerja dan setiap perusahaan dengan masuk untuk dibayarkan kembali setelah tenaga kerja tersebut tidak lagi bekerja (pension). Termasuk iuran jaminan sosial dan iuran asuransi.

6. Pendapatan yang Dapat Dibelanjakan (Disposable Income)

Disposable income adalah pendapatan yang siap untuk dimanfaatkan guna membeli barang dan jasa konsumsi dan selebihnya menjadi tabungan yang disalurkan menjadi investasi.

B. Pendapatan per Kapita

1. Arti Pendapatan per Kapita dan Tingkat Pertumbuhan

Pendapatan rakyat Indonesia pertahun bisa diketahui dari besarnya pendapatan nasional dibagi dengan jumlah penduduk Indonesia. Inilah yang dimaksud pendapatan per kapita atau pendapatan rata-rata rakyat Indonesia.

Pendapatan perkapita pada tahun tertentu adalah pendapatan rata-rata penduduk yang bersangkutan. Pendapatan perkapita terhitung secara berkala, biasanya per satu tahun.

2. Perkembangan Pendapatan per Kapita

Manfaat perhitungan pendapatan adalah sebagai berikut.

a. Sebagai data perbandingan tingkat kesejahteraan suatu Negara dengan Negara lain.

b. Sebagai perbandingan tingkat standar hidup suatu Negara dengan Negara lainnya

c. Sebagai data untuk kebijakan atau sebagai bahan baku pertimbangan mengambil kebijakan atau sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil langkah di bidang ekonomi

d. Sebagai data untuk melihat tingkat perbandingan kesejahteraan masyarakat suatu Negara dai tahun ke tahun.

C. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

1. Pengertian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Pembangunan suatu daerah dapat berhasil dengan baik didukung oleh suatu perencanaan yang mantap sebagai dasar penentuan strategi, pengambilan keputusan, danevaluasi hasil-hasil pembangunan.

PDRB merupakan jumlah bruto yang dihasilkan suatu daerah dalam satu tahun tertentu. PDRB tidak seluruhnya menjadi pendapatan dari penduduk atau pemilik factor produksi yang tinggal di daerah tersebut sebab ada sebagian pendapatan yang diterima penduduk daerah lain.

D. Metode Penghitungan Pendapatan Nasional

Biasanya orang hanya akan menghitung PDB atau GDP karena GNP dapat diperoleh dengan menambahkan PDB atau GDP dengan net income from abroud. Untuk menghitung pendapatan nasional dapat digunakan tiga metode.

1. Pendekatan Produksi

Menghitung pendapatan nasional dengan pendekatan produksi adalah menjumlahkan produksi total masing-masing sector ekonomi. Atau, menjumlahkan secara keseluruhan nilai tambah (value added) dari semua sector ekonomi.

2. Pendekatan Pendapatan

Pendapatan nasional ditentukan dengan menjumlahkan pendapatan yang diperoleh para pekerja, pendapatan para pengusaha, dan pendapatan pemilik modal yang dapat berupa upah atau gaji, bunga modal, dan laba.

3. Pendekatan Pengeluaran

Berdasarkan metode ini, pendapatan nasional dapat dihitung dari seluruh pengelauran yang dilakukan oleh seluruh masyarakat. Pengeluaran masyarakat dapat dibedakan sebagai berikut.

a. Pengeluaran konsumsi rumah tangga ( C )

b. Pengeluaran konsumsi pemerintah, baik pusat maupun daerah (G).

c. Pembentukan modal tetap bruto seperti persediaan barang-barang dan alat-alat produksi tahan lama (I)

d. Ekspor barang dan jasa (X)

e. Impor barang dan jasa sebagai pengurang (M)

E. Produk Domestik Bruto dengan Kemakmuran

Semakin tinggi produksi masyarakat, semakin tinggi pula pendapatan nasional. Perbandingan antara tingkat pendapatan nasional dengan banyaknya jumlah penduduk dan penerima pendapatan di kalangan penduduk menunjukkan tingkat kemakmuran.

Untuk mencapai tingkat kemakmuran suatu Negara dibutuhkan pertumbuhan ekonomi yang dinamis, yaitu suatau keadaan yang menggambarkan peningkatanp roduk domestic bruto dari masyarakat suatu Negara.

F. Manfaat Penghitungan Pendapatan Nasional

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan melewati tahap-tahap tertentu sebelum mencapai tingkat yang tertinggi. Pembangunan ekonomi juga harus ditandai dengan perubahan dalam struktur sosial dan sikap mental masyarakat.

Jadi, pembangunan ekonomi adalah sarana untuk meningkatkan produksi masyarakat sehingga dengan meningkatnya produksi akan semakin meningkatkan pula pendapatan nasional.

G. Indeks Harga Konsumen dan Inflasi

1. Indeks Harga Konsumen (IHK)

Indeks harga konsumen adalah ukuran rata-rata perubahan harga dari suatu paket komoditas (commodity basket) dalam suatu kurun waktu tertentu atau antarwaktu.

Tujuan penghitungan IHK adalah sebagai berikut.

a. Mengetahui perkembangan harga barang dan jasa yang tergantung pada diagram timbangan IHK

b. Sebagai pedoman untuk menentukan suatu kebijaksanaan yang akan datang, terutama di bidang pembangunan ekonomi.

c. Sebagai penghitungan penyesuaian Upah Minimum Kabupaten (UMK)

d. Mempermudah pemantauan supply dan demand khususnya barang kebutuhan masyarakat yang ada di pasar.

2. Inflasi

Inflasi adalah suatu keadaan yang mengakibatkan naiknya harga secara umum atau suatu proses meningatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus (kontinu).

Tiga aspek penting dalam definisi inflasi, yaitu sebagai berikut.

a. Adanya kecenderungan harga-harga untuk meningkat, yang berarti mungkin saja tingkat harga yang terjadi/actual pada waktu tertentu turun atau naik dibandingkan dengan sebelumnya, tetapi tetap menunjukkan kecenderungan yang meningkat.

b. Peningkatan harga tersebut berlangsung terus-menerus, yang berarti bukan terjadi pada suatu waktu saja.

c. Mencakup pengertian tingkat harga umum, yang berarti tingkat harga yang meningkat bukan hanya pada satu waktu atau beberapa komoditas saja.

Berdasarkan sumber timbulnya, inflasi dibedakan menjadi dua.

a. Inflasi yang berasal dari luar negeri, misalnya sebagai akibat terjadinya deficit anggaran belanja yang dibiayai dengan cara mencetak uang baru dan gagalnya pasar yang berakibat harga bahan makanan menjadi mahal.

b. Inflasi yang berasal dari luar negeri, yaitu inflasi sebagai akibat naiknya harga barang impor. Hal ini bisa terjadi akibat biaya produksi barang di luar negeri tinggi atau adanya kenaikan tarif impor barang.

a. Sebab-sebab Timbulnya Inflasi

1) Tarikan Pemerintaan (Demand Pull Inflation)

Meningkatnya permintaan terhadap produksi menyebabkan harga faktor produksi meningkat.

2) Desakan Biaya (Cost Push Inflastion)

Biasanya pada batas demand inflation ada kecenderungan untuk meningkatkan produksi akibat meningkatnya permintaan dari masyarakat, akan tetapi kenaikan harga tersebut diikuti dengan menurunnya omzet penjualan sebagai akibat kelesuan pasar sekalipun harga meningkat.

3) Inflasi Campuran

Inflasi campuran adalah inflasi yang terjadi disebabkan oleh kombinasi (campuran) antara unsur inflasi tarikan permintaan dan inflasi dorongan biaya.

4) Inflasi Impor atau Imported Inflation

Inflasi jenis ini terjadi karena pengaruh inflasi dari luar negeri, yaitu akibat danya perdagangan antarnegara.

b. Pengukuran Laju Inflasi

Untuk menentukan berapa besar kenaikan harga barang terlebih dahulu dihitung angka indeks harga. Angka indeks harga adalah perbandingan harga-harga barang tertentu pada suatu periode yang berbeda atau pada periode yang sama dalam bentu persentase.

2. Cara Pengukuran laju Inflasi

a. GNP Deflator

GNP deflator adalah suatu indeks harga yang digunakan untuk menyesuaikan nilai uang dalam GNP guna mendapatkan nilai riil GNP.

b. Indeks Harga Konsumen (IHK)

c. Cara-cara Mengatasi Inflasi

1. Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter adalah segala kebijakan pemerintah di bidang moneter (keuangan) yang dilakukan melalui Bank Indonesia (bank sentral) tujuannya menjaga kestabilan moneter agar kesejahteraan rakyat meningkatkan.

2. Kebijakan Fiskal

Kebijakan ini dilakukan oleh pemerintah sejalan dengan kebijakan moneter, ada 3 (tiga) cara yang dilakukan dalam kebijakan fiscal, yaitu sebagai berikut.

a. Mengatur penerimaan dan pengeluaran pemerintah

b. Menaikkan tarif pajak.

c. Mengadakan pinjaman pemerintah.

3. Kebijakan Nonmoneter (Kebijakan Riil)

Kebijakan ini bisa ditempuh dengan cara berikut.

a. Menaikkan hasil produksi agar tingkat konsumsi bertambah, sehingga akan menambah uang beredar.

b. Kebijakan upah yang disepakati dengan serikat-serikat buruh agar tidak terjadi banyak tuntutan selama inflasi.

c. Pengawasan dan epnetapan harga karena pengawasan yang tidak intensif dapat menimbulkan pasar gelap (black market).

d. Dampak Inflasi

1) Dampak inflasi terhadap perekonomian sebagai berikut.

a) invenstasi berkurang akibat turunnya nilai uang yang mengurangi minat orang untuk menabung dan pertumbuhan output nasional dapat turun.

b) Mendorong tingkat bunga melalui lembaga keuangan/perbankan untuk menghindari merosotnya nilai uang.

c) Mendorong tindakan spekulatif.

Read more...

Redenominasi adalah Menyederhanakan Denominasi Mata Uang Menjadi Pecahan Lebih Sedikit

Magazindo.com � Wacana Bank Indonesia (BI) menyederhanakan pecahan mata uang (redenominasi) rupiah harus disertai sosialisasi masif kepada seluruh lapisan masyarakat.

BI dan pemerintah diminta tidak ceroboh mengabaikan dampak sosial dan psikologis apabila kebijakan itu diberlakukan tanpa sosialisasi yang memadai.

Ketua Umum Perhimpunan Bank-Bank Umum Nasional (Perbanas), Sigit Pramono, mengingatkan pemerintah dan BI bahwa pemahaman masyarakat Indonesia terhadap masalah-masalah perekonomian maupun keuangan sangat beragam.

Artinya, kebijakan perekonomian yang berdampak luas kepada masyarakat sebaiknya dipersiapkan dan disosialisasikan secara baik. �Harus ada koordinasi antara pemerintah, BI, dan seluruh pemangku kepentingan terkait kebijakan ini.Hal yang paling penting sosialisasi harus meluas dan mendalam,� ujarnya saat dihubungi Seputar Indonesia di Jakarta kemarin.

Seperti diberitakan, BI menggulirkan wacana untuk melakukan penyederhanaan pecahan mata uang rupiah. Bank sentral beralasan, uang pecahan terbesar Indonesia, Rp100.000, merupakan yang terbesar kedua di dunia, setelah Vietnam dengan pecahan terbesar 500.000 dong. Bila memperhitungkan Zimbabwe,yang pernah mencetak pecahan 100 miliar dolar,pecahan Rp100.000 menempati urutan ketiga terbesar.

Redenominasi adalah menyederhanakan denominasi (pecahan) mata uang menjadi pecahan lebih sedikit dengan cara mengurangi digit (angka nol) tanpa memangkas nilai mata uang tersebut. Semisal terjadi redenominasi tiga digit (3 angka 0), maka Rp1.000 menjadi Rp1. Nantinya pecahan mata Rp1 baru setara dengan denominasi Rp1.000 yang lama. Sigit Pramono menuturkan, Perbanas pada prinsipnya mendukung redenominasi lantaran akan meningkatkan efisiensi transaksi dan pembukuan.

Syaratnya, pemerintah dan BI berhati-hati sebelum memberlakukan kebijakan tersebut. Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Sandiaga Uno berharap masyarakat tidak menyikapi wacana redenominasi dengan berlebihan. Redenominasi merupakan ide bagus yang akan mempermudah transaksi. �Yang penting sekarang sosialisasi harus dilakukan dengan matang, baik tentang arti maupun tujuan redenominasi,� paparnya.

Menteri Keuangan (Menkeu) Agus Martowardojo menegaskan bahwa wacana redenominasi rupiah masih merupakan kajian BI, belum merupakan keputusan resmi. Pemerintah belum membahas secara khusus kajian BI tersebut. �Ada satu studi yang dilakukan BI, itu belum final,kami di pemerintah belum dikonsultasikan (oleh BI mengenai) hal itu.Jadi kami belum bisa bilang apa-apa.

Itu masih lama dan masih studi,�ujarnya. Berdasarkan studi yang dilakukan BI, redenominasi tidak akan berdampak buruk bagi perekonomian. Walau begitu pemerintah belum bisa menanggapi implementasi wacana itu. Lantaran sifatnya kajian, belum tentu redenominasi akan dilaksanakan menjadi sebuah kebijakan.

Butuh Biaya Besar

Kalangan bankir berpendapat implementasi redenominasi butuh biaya besar. Perbankan perlu menyesuaikan sistem teknologi informasi apabila redenominasi benar-benar diimplementasikan. �Kebijakan itu justru hanya akan meningkatkan biaya operasional, terutama masalah teknologi informasi. Belum lagi masalah yang timbul akibat kesalahan manusia,� ujar Direktur Utama Bank Agro Kemas M Arief.

Selain itu, yang tidak bisa diduga adalah kemungkinan reaksi masyarakat yang berlebihan. �Apalagi urgensi melakukan redenominasi ini juga belum jelas,�ungkap Kemas. Direktur Konsumer BII Stephen Liestyo mengatakan, sistem komputerisasi perbankan harus diubah apabila redenominasi dijalankan. Alasannya, dalam masa transisi ada dua mata uang yang berlaku, yakni rupiah lama dan rupiah baru.

�Sehingga perbankan harus mengubah komputerisasi untuk mengakomodasi hal tersebut,� kata Stephen. Presiden Direktur OCBC NISP Parwati Surjaudaja menilai redenominasi akan menimbulkan dampak positif dan negatif. Dari sisi positif, redenominasi akan menjadikan pecahan mata uang lebih sederhana. Negatifnya, kebijakan itu butuh biaya, terutama untuk pengaturan sistem dan penyesuaian materi cetak.

�Kalau diyakini positifnya akan baik untuk negara kita dalam jangka panjang, kita akan konsekuen menjalankannya,� kata Parwati. Country Business Manager Citi Indonesia Tigoor M Siahaan menjelaskan, redenominasi akan menghabiskan biaya besar, baik dari BI sendiri maupun dari kalangan perbankan. Karena itu, dia berharap BI segera membuat program sosialisasi wacana itu secepatnya agar tidak menimbulkan kepanikan.

�Kebijakan itu tentu akan memakan biaya besar, terutama BI yang harus melakukan pencetakan uang kembali. Tapi bagi kami juga besar karena harus menyiapkan segala infrastrukturnya,� tambah Tigoor. Direktur Utama Bank Bukopin Glen Glenardi berharap BI mewaspadai dampak sosial yang akan terjadi setelah kebijakan itu diterapkan. Dia mengkhawatirkan trauma masyarakat pada kebijakan sanering pada 1966.

�Saya khawatir persepsi masyarakat seperti pada saat Orde Lama,sehingga mereka tidak percaya pada rupiah,�kata Glen. Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) Ito Warsito mengatakan, wacana redenominasi tidak akan berdampak besar bagi pasar modal.Wacana itu bukan isu penting yang memicu kekhawatiran pelaku pasar. �Kepanikan itu hanya investor individu,�ujar Ito. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Gita Wiryawan menyambut positif wacana redenominasi.

�Tidak masalah, justru (uang) akan lebih mudah dibawanya,�kata dia. Adapun dari sisi investasi, redenominasi tidak akan memberi imbas negatif terhadap investasi asing yang masuk ke Indonesia.Sebab, redenominasi tidak mengurangi nilai mata uang dalam negeri. Menurut dia, hal yang perlu mendapat perhatian, yakni saat praktiknya kelak. Diaberharap, jika redenominasi diterapkan, bisa berjalan dalam batas wajar dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Menteri Perindustrian MS Hidayat beranggapan, penerapan redenominasi justru perlu dilakukan lantaran nominal mata uang Indonesia terbilang besar. �Di dunia, hanya kita (Indonesia) dan Vietnam yang nominasi mata uangnya besar,�ujarnya. Hidayat berpandangan, redenominasi tidak akan memberikan pengaruh buruk terhadap sektor industri. Pelaku industri akan mudah menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut. Namun dia meminta sosialisasi redenominasi dilakukan dengan benar agar tidak mengagetkan kalangan industri ketika kebijakan tersebut direalisasikan.

Fokus Inflasi

Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Golkar Nusron Wahid berharap Gubernur BI tidak lagi menggulirkan wacana kontraproduktif seperti redenominasi. Seharusnya BI lebih fokus mengurusi tugas pokoknya, yaitu mengendalikan stabilitas moneter (inflasi) dan nilai tukar serta mendorong intermediasi perbankan. �Kalau redenominasi ini sebaiknya didiskusikan di internal dulu.

Jika situasinya sudah tepat, baru dikeluarkan,� katanya. Menurut anggota Komisi XI dari Fraksi PDIP Maruarar Sirait, redenominasi seharusnya bukan menjadi prioritas BI saat ini. Dia meminta Gubernur BI terpilih Darmin Nasution fokus terhadap sembilan catatan yang telah direkomendasikan DPR sebelumnya.
 �Itu (redenominasi) bukan jadi prioritas Darmin kali ini. Sebaiknya Darmin fokus pada sembilan catatan yang telah kami berikan sebelumnya, saat pemilihan (gubernur BI),�ungkap Maruarar.

Sembilan catatan itu antara lain menurunkan suku bunga pinjaman, mengatasi dominasi perbankan asing, pengaturan hot money, asas resiprokal, mengendalikan moneter dan meningkatkan intermediasi perbankan. Sembilan catatan itu sudah menjadi komitmen bersama antara DPR dan Gubernur BI terpilih dan harus diwujudkan dalam bentuk peta kebijakan (roadmap) yang pro pada sektor riil. �Seharusnya Darmin fokus terhadap sembilan catatan yang kami minta, bukan membuat kebijakan lain,�tegasnya. [si/ris

Read more...

Tentang Redominasi

Secara populer redenominasi itu dapat diartikan sebagai kiat (ekonomi) dalam mengubah pecahan mata uang. Misalnya dari Rp 1000,- menjadi Rp 1.- tanpa mengubah daya beli uang tersebut.
Jika semula Rp 1000,- adalah untuk harga sebuah barang…. maka sesudah redenominasi dilakukan maka harganya adalah Rp 1,-
Yang ditakutkan oleh masyarakat adalah misalnya harga sebuah barang mula mula adalah Rp 1.250.- ( seribu dua ratus lima puluh rupiah ) …. maka setelah redenominasi harga barang itu menjadi Rp 1,250.- karena tak ada pecahan ( denominasi ) dibawah Rp 1.- yang ditakutkan masyarakat pedagang akan membuat harga baru untuk barang tersebut yaitu Rp 2.- dengan demikian akan terjadi inflasi yang cukup tinggi.
Saya lahir tahun 1944 dan masih ingat pecahan ( denominasi ) uang rupiah tersebut  ketika saya kelas satu Sekolah Rakyat ( sekarang SD ) yang mungkin bisa dipakai untuk mengatasi ke- khawatiran tersebut sebagai berikut : ( Tahun 1950)

Denominasi Uang Benggol

• Denominasi ( pecahan ) terbesar waktu itu adalah Rp 5.- terbuat dari kertas dan kalau tidak salah bergambar R.A. Kartini.
• Pecahan dibawahnya adalah Rp 1.- terbuat dari kertas
• Pecahan dibawahnya adalah Rp 0.5. jadi Rp 1. = 2 kali Rp 0,5
• Pecahan dibawahnya lagi adalah Talen ( e disini dibaca seperti membaca : kakek )… Rp 1. = 4 Tali
• Pecahan dibawahnya lagi adalah Kethip ( huru i disini dibaca seperti : tempe )                            Pecahan Tali dan Kethip dibuat dari semacam logam putih seperti pecahan Rp 100.- sekarang ini.
• Pecahan dibawahnya lagi Benggol ( Huruf e dibaca seperti : Tempe )… Satu kethip = empat benggol. Pecahan Benggol dibuat dari tembaga. Nilai satu kethip = empat Benggol
• Pecahan dibawahnya lagi adalah Sen  dibuat dari tembaga  ( Huruf e disini dibaca seperti Kakek ) dengan nilai satu Kethip = sepuluh sen… sedang satu Benggol = Dua setengah Sen
• Pecahan dibawahnya lagi yang paling kecil juga dibuat dari tembaga adalah Ndhil ( i disini dibaca seperti : Tempe )… dengan nilai Satu Sen = dua Ndhil

Dengan demikian Rp1. =  4 Tali =  10 Kethip = 40 Benggol = 100 Sen = 500 Ndhil.



Kemudian perkembangan berikutnya muncul pecahan baru yaitu :
Koin  50 sen tahun 1958, koin 25 sen tahun 1952, 10 sen tahun 1954, koin 5 sen tahun 1952Nah dengan demikian banyaknya pecahan ( denominasi ) dibawah Rupiah… mudah mudahan kekhawatiran masyarakat bisa dinetralisir.




Koin 50 sen, 25 sen, 10 sen, 5 Sen

Sumber tulisan dan gambar : google

Read more...

Admin Blog

Admin Blog

Fahmi Fadillah
NPM : (110100014)

Administrasi Bisnis "Class A"

INSTITUT MANAJEMEN TELKOM

Read more...

Redenominasi

Kalau kita semua denger uang 1000 rupiah menjadi 1 rupiah?

Yang terbayang memang daya beli kita menurun 1000 kali lipat, tetapi ternyata nggak seperti itu kok. Redenominasi tuh ternyata penyederhanaan nilai uang, jadi biar nggak ribet aja, naik angkot dulunya 2000, sekarang jadi 2 rupiah. Tetapi sama aja, sama sekali nggak bikin kita harus punya uang 2 juta dulu (yang sama dengan 2000 sekarang) untuk naik angkot.

Tapi kan pernah terjadi di Indonesia, pemotongan uang pada jaman Soekarno (1959)?
Betul, itu namanya SANERING, dan memang benar sanering itu membuat uang menurun nilainya. Saat itu 1000 menjadi 100, daya beli uang berkurang 10 kali lipat.

Siapa sih yang mulai ide redenominasi saat ini?
Darmin Nasution (gubernur Bank Indonesia)

Memangnya ada negara lain yang sudah melakukan redenominasi?
1. Turki (tahun 2005) –> memotong 6 digit (1 juta menjadi 1)
2. Rumania (tahun 2005) –> memotong 4 digit (10000 menjadi 1)
3. Zimbabwe (tahun 2008) —> memotong 10 digit (10 M menjadi 1)

Kenapa setuju dengan redenominasi?
1. Lebih bergengsi, misal = 1 dolar sekarang 9000 rupiah, tapi bila redenominasi 1 dolar = 9 rupiah
2. Lebih efisien dalam memakai kalkulator, hemat kertas struk dan hemat tinta, hemat memori komputer.
3. Redenominasi membuktikan ekonomi Indonesia stabil, karena hanya bisa dilakukan pada saat inflasi rendah.
4. Uang kertas 100.000 rupiah adalah mata uang kedua terbesar digitnya di dunia, setelah 500.000 Dong Vietnam

Kenapa nggak setuju atas isu redenominasi saat ini?
1. Masyarakat panik karena takut nilai uang yang dimiliki menurun, membelanjakan uangnya, inflasi menjadi tinggi.
2. Bukan sesuatu yang urgent bagi Indonesia untuk redenominasi, tetapi mungkin ada motivasi lain menebar isu ini
3. Bakalan ada biaya untuk cetak uang yang baru
4. Bagaimana dengan harga 1500? Apakah menjadi 1 rupiah 5 sen? Jadi kita kembali mengenal “sen” dong? Atau mungkin malah dibulatkan menjadi 2 rupiah?

Dari berbagai sumber bacaan: Internet, Buku, Media Masa, dll ^_^

Read more...